Pendirian ISBI Aceh dan Institut Teknologi Kalimantan Masuki Tahap Serah Terima Aset
Jakarta, Kemdikbud --- Proses pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di empat wilayah Indonesia (Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi dan Papua) serta pendirian Institut Teknologi Sumatera dan Kalimantan sudah dimulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak tahun 2012. Pendirian dua jenis lembaga pendidikan tinggi ini melalui tahap studi kelayakan dan penyiapan dokumen pendirian, termasuk penyerahan aset dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tahun 2014 ini ISBI Aceh dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) melakukan serah terima aset dengan Kemdikbud.
Serah terima aset dan nota kesepahaman pendirian ISBI Aceh dan ITK berlangsung di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, pada Jumat siang, (21/3/2014). Pihak Kemdikbud diwakili Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdikbud Ainun Na’im, sedangkan pihak pemerintah daerah diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Dermawan, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusmadi.
Pemprov NAD menyerahkan aset berupa lahan seluas 30 hektar di Janto, Aceh Besar, sebagai lokasi pembangunan kampus ISBI Aceh. Penyerahan aset tersebut disertai sertifikat tanah langsung atas nama Kemdikbud. Sekda Provinsi NAD, Dermawan mengatakan, penyerahan sertifikat tanah atas nama Kemdikbud itu menjadi bukti keseriusan pemerintah Aceh dalam mendukung pendirian ISBI Aceh.
Pemprov Kaltim juga menyerahkan aset berupa lahan seluas 60 hektar dari total 300 hektar yang akan diserahkan. “Yang sudah selesai sertifikatnya 60 hektar,” ujar Sekda Provinsi Kaltim, Rusmadi. Institut Teknologi Kalimantan direncanakan akan didirikan di Kota Balikpapan, Kaltim.
Dalam sambutannya, Sesjen Kemdikbud Ainun Na’im menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan pemprov NAD dan Kaltim dalam pendirian ISBI Aceh dan ITK. “Penyerahan aset dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tersebut merupakan bagian dari implikasi bagaimana kita melaksanakan tata kelola terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi,” katanya. Na’im juga berharap semoga kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan dengan lancar.
Jakarta, Kemdikbud --- Proses pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di empat wilayah Indonesia (Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi dan Papua) serta pendirian Institut Teknologi Sumatera dan Kalimantan sudah dimulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak tahun 2012. Pendirian dua jenis lembaga pendidikan tinggi ini melalui tahap studi kelayakan dan penyiapan dokumen pendirian, termasuk penyerahan aset dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tahun 2014 ini ISBI Aceh dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) melakukan serah terima aset dengan Kemdikbud.
Serah terima aset dan nota kesepahaman pendirian ISBI Aceh dan ITK berlangsung di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, pada Jumat siang, (21/3/2014). Pihak Kemdikbud diwakili Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdikbud Ainun Na’im, sedangkan pihak pemerintah daerah diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Dermawan, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusmadi.
Pemprov NAD menyerahkan aset berupa lahan seluas 30 hektar di Janto, Aceh Besar, sebagai lokasi pembangunan kampus ISBI Aceh. Penyerahan aset tersebut disertai sertifikat tanah langsung atas nama Kemdikbud. Sekda Provinsi NAD, Dermawan mengatakan, penyerahan sertifikat tanah atas nama Kemdikbud itu menjadi bukti keseriusan pemerintah Aceh dalam mendukung pendirian ISBI Aceh.
Pemprov Kaltim juga menyerahkan aset berupa lahan seluas 60 hektar dari total 300 hektar yang akan diserahkan. “Yang sudah selesai sertifikatnya 60 hektar,” ujar Sekda Provinsi Kaltim, Rusmadi. Institut Teknologi Kalimantan direncanakan akan didirikan di Kota Balikpapan, Kaltim.
Dalam sambutannya, Sesjen Kemdikbud Ainun Na’im menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan pemprov NAD dan Kaltim dalam pendirian ISBI Aceh dan ITK. “Penyerahan aset dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tersebut merupakan bagian dari implikasi bagaimana kita melaksanakan tata kelola terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi,” katanya. Na’im juga berharap semoga kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan dengan lancar.
Advertisement
EmoticonEmoticon